lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Aksi guru madrasah kembali menyita perhatian publik di Kota Tasikmalaya. Pada Senin, 26 Januari 2026, ribuan guru honorer yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Apel Akbar Guru Honorer di depan Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi ini menjadi penegasan keresahan panjang para guru madrasah yang hingga kini masih menggantungkan nasib pada status honorer.
Dalam aksi guru madrasah Tasikmalaya tersebut, massa menyuarakan tuntutan utama agar sekitar 2.900 guru madrasah, mulai dari jenjang Raudhatul Athfal (RA), madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menilai, peran guru madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, apalagi hanya dihargai dengan status honorer bertahun-tahun tanpa kepastian.
Aksi guru madrasah Tasikmalaya ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Spanduk dan poster tuntutan dibentangkan, berisi seruan keadilan dan kesejahteraan bagi guru honorer madrasah. Para peserta aksi menilai kondisi mereka semakin kontras ketika pemerintah di saat yang sama melakukan pengangkatan langsung pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu orang secara nasional.
Berita Tasikmalaya lainnya: Wow! Ada Miliaran Rupiah KUR Salah Sasaran di Tasikmalaya dan Ciamis
Kondisi tersebut memantik respons dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari kalangan pemuda. Ketua Umum PD Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, S.Hum., secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap aksi guru madrasah Tasikmalaya. Menurutnya, perjuangan guru madrasah bukan semata soal status kepegawaian, tetapi menyangkut keadilan sosial dan masa depan pendidikan keagamaan di daerah.
Fikri menilai, guru madrasah selama ini telah berkontribusi besar dalam membangun karakter dan moral generasi muda, namun kerap luput dari prioritas kebijakan. Ia menyoroti ironi kebijakan yang muncul ketika ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya, sementara pengangkatan pegawai di sektor lain bisa dilakukan secara cepat dan masif. Dalam pandangannya, negara semestinya menempatkan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Pemuda PUI Kota Tasikmalaya mendorong pemerintah daerah agar bersikap proaktif memperjuangkan aspirasi guru madrasah ke pemerintah pusat. Dukungan kebijakan, pendataan yang transparan, serta langkah advokasi yang serius dinilai penting agar tuntutan pengangkatan PPPK bagi guru madrasah tidak sekadar menjadi wacana tahunan yang berulang tanpa hasil.
Aksi guru madrasah Tasikmalaya ini juga menjadi cerminan kegelisahan pendidikan berbasis keagamaan di daerah. Para guru berharap, momentum unjuk rasa tersebut tidak berhenti sebagai ekspresi kekecewaan semata, melainkan mampu membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, pemangku kebijakan, dan para pendidik madrasah.
Berita Tasikmalaya lainnya: Wow! Ada Miliaran Rupiah KUR Salah Sasaran di Tasikmalaya dan Ciamis
Hingga aksi berakhir, para peserta menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu kesejahteraan guru madrasah. Mereka berharap, suara yang disampaikan di depan Bale Kota Tasikmalaya dapat menggugah empati pengambil kebijakan, sehingga ke depan tidak ada lagi guru madrasah yang mengabdi puluhan tahun dengan status dan kesejahteraan yang tak kunjung pasti. (DH)