Digitalisasi di Kabupaten Tasikmalaya: Antara Narasi dan Halusinasi

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Digitalisasi di Kabupaten Tasikmalaya terdengar indah di podium. Kata itu sering meluncur dari bibir Bupati maupun Wakil Bupati, dalam sambutan resmi, dalam forum-forum pemerintahan, bahkan dalam visi pembangunan. Era digital, transformasi digital, pelayanan berbasis digital. Semua terdengar modern. Kekinian. Visioner!

Tapi masalahnya, ketika kita turun ke mesin pencari dan mengetik sederhana: “Desa di Kabupaten Tasikmalaya”, yang muncul justru membuat dahi berkerut.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki 351 desa. Angka yang tidak kecil. Namun dari hasil penelusuran Google hingga halaman ketujuh, alamat website desa yang benar-benar muncul dan aktif bisa dihitung dengan jari. Hanya sekitar 10.

Artinya, secara visibilitas digital, lebih dari 340 desa nyaris tidak hadir di ruang informasi publik.

Lalu pertanyaannya sederhana: lari kemana narasi digitalisasinya?

Domain Ada, Konten Entah ke Mana

Beberapa desa yang sudah hadir dalam hasil pencarian Google pun masih jauh dari kata ideal. Mari kita lihat beberapa contoh:

• Desa Ciawi (online sejak 12 Agustus 2024) – tersedia menu, tetapi nyaris tanpa artikel.
• Desa Kadipaten (online sejak 30 Agustus 2022) – update terakhir Juli 2023. Setelah itu sunyi. Seperti rumah yang lampunya menyala tapi tak berpenghuni.
• Desa Cibalong (online 8 Desember 2024) – lamban update, kualitas konten jauh dari standar informasi publik.
• Desa Karang Mekar (online 5 Juni 2025) – cukup aktif, ada data, tapi masih lemah dari sisi content writing.
• Desa Pakemitan (online 6 Maret 2024) – lamban pembaruan, tata letak bermasalah.
• Desa Puspahiang (online 23 Oktober 2024, domain aktif sampai 2026) – homepage kosong. Benar-benar kosong.

Ini bukan asumsi. Ini hasil penelusuran terbuka. Website ada. Domain aktif. Hosting diperpanjang.
Tapi isinya? Nyaris nihil!

Kalau diibaratkan restoran, papan namanya besar, lampunya terang, anggaran yang dihabiskan tentu lumayan, tapi ketika masuk, jangankan menilai cita rasa makanan, meja dan kursinya saja belum tersedia.

Digitalisasi Itu Bukan Pajangan

Website desa bukan aksesori. Ia seharusnya minimal memuat:

• Informasi layanan administrasi
• Berita kegiatan dan program desa
• Transparansi APBDes
• Kontak resmi pemerintah desa

Itu bukan standar muluk. Itu bagian dari semangat keterbukaan informasi dan tata kelola modern. Di era ketika sebagian besar masyarakat mencari informasi melalui internet, website pemerintah bukan lagi formalitas. Ia adalah infrastruktur informasi. Silahkan cek hasil survei APJII 2025. 80% masyarakat itu sudah menggantungkan kebutuhan informasinya melalui telusuran internet.

Anggarannya Terus Keluar, Efektivitas Dipertanyakan

Yang lebih menarik: domain dan hosting diperpanjang. Artinya ada biaya. Ada alokasi. Ada belanja digital. Namun jika tidak dimanfaatkan optimal, wajar jika muncul pertanyaan:
Apakah belanja digital ini sudah efektif?

Ini bukan tuduhan. Ini soal efisiensi.

Di tengah narasi penghematan anggaran dan efektivitas belanja publik, website yang kosong atau mati suri jelas perlu dievaluasi.

Karena digitalisasi bukan soal membeli domain.
Digitalisasi soal mengelola informasi.

Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Desa

Masalahnya ternyata tidak berhenti di desa. Beberapa website di bawah domain resmi pemerintah daerah juga menunjukkan pola serupa. Meski dalam beberapa bulan terakhir, ada website SKPD memang mulai aktif, meskipun dengan konten yang sama dan kualitas yang jauh dari kata ideal.

Jika digitalisasi hanya berarti memindahkan laporan kegiatan ke internet, itu bukan transformasi. Itu sekadar memindahkan papan pengumuman ke layar.

Kominfo yang Belum Mandiri

Ada satu aspek struktural yang sulit diabaikan. Di semua daerah di di Jawa Barat, urusan Komunikasi dan Informatika sudah berdiri sebagai dinas mandiri. Punya arah kebijakan. Punya strategi. Punya tanggung jawab penuh. Hanya di Kabupaten Tasikmalaya, urusan tersebut masih berstatus bidang dan berada di bawah dinas lain. Parahnya, nebeng di Dinas Perhubungan, yang secara tugas pokok dan fungsi terasa luar biasa abnormal.

Pertanyaannya:
Bisakah transformasi digital berjalan optimal tanpa leading sector yang kuat dan fokus?

Baca berita terkait: Kominfo Kabupaten Tasikmalaya Paling Cupu se-Provinsi Jabar

Digitalisasi butuh komando. Butuh standar. Butuh evaluasi. Butuh Integrasi. Bukan sekadar domain aktif lalu mati suri.

Narasi yang Indah, Realitas yang Sunyi

Tidak ada yang salah dengan menyuarakan semangat digitalisasi. Itu penting. Siapapun yang berdiri di podium memang selalu keren saat bicara digitalisasi. Yang menjadi soal adalah ketika narasi jauh panggang dari realisasi. Ketika 351 desa ada di atas kertas, tetapi hanya 10 yang terlihat jelas di mesin pencari, publik berhak bertanya:
Ini digitalisasi? atau halusinasi?

Digitalisasi bukan sekadar membuat website.
Bukan sekadar membuang anggaran untuk memperpanjang usia domain dan hosting.
Bukan sekadar unggah foto kegiatan.

Digitalisasi adalah:

• Standar pengelolaan konten
• Konsistensi pembaruan
• Transparansi anggaran
• Akses layanan publik yang jelas
• Keterhubungan informasi

Tanpa itu, digitalisasi hanya menjadi slogan. Dan slogan, seindah apa pun, tidak akan membawa manfaat apapun untuk publik.

Editorial ini bukan untuk menyudutkan. Bukan pula untuk menghakimi. Ini ajakan evaluasi.

Jika digitalisasi ingin menjadi fondasi pelayanan publik, maka ia harus dibangun dengan serius. Dengan struktur kelembagaan yang jelas. Dengan standar yang tegas. Dengan pengawasan yang konsisten.

Karena di era informasi, ketidakhadiran digital bukan sekadar kekurangan teknis. Ia adalah kehilangan ruang di mata publik. Dan publik hari ini, sebelum datang ke kantor desa, biasanya datang dulu ke Google. Kalau yang ditemukan kosong, maka yang dipertanyakan bukan sinyal internetnya. Tapi keseriusannya.

Idealnya, Kabupaten Tasikmalaya itu jadi rujukan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Kenapa? Karena daerah ini termasuk wilayah Jawa Barat, provinsi penyangga ibu kota negara.

Namun tak apa. Jikapun hari ini masih tertinggal, tak ada kata terlambat. Mungkin sekarang saatnya, para petinggi Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ini studi banding ke desa di pelosok sana. Namanya Desa Piasan, di Kepulauan Anambas. Silahkan belajar bagaimana mengelola website dari desa tersebut.