Beranda blog Halaman 8

Selamatkan Anak Tenggelam, Seorang ASN Gugur di Pantai Padabumi Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.  Sebuah insiden tragis sekaligus mengharukan terjadi di kawasan Pantai Padabumi, Karangtawulan, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/3/2026). Peristiwa ini menyita perhatian publik setelah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan meninggal dunia saat berupaya menyelamatkan anak tenggelam di Pantai Padabumi Tasikmalaya.

Korban diketahui bernama Iyep Yudiana (47), seorang ASN asal Bogor. Ia gugur setelah nekat berenang ke tengah laut demi menolong seorang anak bernama Panji Raspati (7), pelajar asal Cianjur yang terseret arus ombak saat bermain di tepi pantai.

Kejadian bermula sekitar pukul 15.20 WIB, ketika suasana Pantai Padabumi tengah ramai oleh wisatawan. Panji yang saat itu bermain air bersama keluarganya, diduga berenang terlalu ke tengah hingga mencapai sekitar 10 meter dari bibir pantai. Kondisi ombak yang cukup kuat dan tidak terduga membuat tubuhnya terseret arus laut.

Seketika, suasana berubah panik. Anak tersebut berteriak meminta pertolongan saat mulai kehilangan kendali di tengah gulungan ombak. Melihat kondisi itu, orang-orang di sekitar lokasi berusaha memberikan bantuan, namun derasnya arus membuat upaya penyelamatan tidak mudah.

Iyep Yudiana yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung bereaksi cepat. Tanpa ragu, ia berlari menuju laut dan berenang ke arah korban. Aksi heroik tersebut dilakukan dalam hitungan detik, di tengah kondisi ombak yang masih cukup kuat.

Di tengah perjuangan melawan arus, Iyep berhasil menjangkau Panji. Namun situasi di laut tidak bersahabat. Keduanya sempat berada dalam kondisi berbahaya hingga akhirnya terlihat oleh tim penyelamat yang berada di sekitar lokasi.

Tim SAR bersama petugas gabungan segera melakukan evakuasi. Mereka berenang menuju titik lokasi korban yang berada sekitar 20 meter dari bibir pantai. Dalam proses penyelamatan, keterbatasan alat menjadi tantangan tersendiri. Saat itu hanya tersedia satu ban pelampung, sehingga evakuasi harus dilakukan secara bertahap.

Panji menjadi prioritas pertama untuk diselamatkan. Setelah berhasil dievakuasi ke daratan, tim kembali ke laut dengan bantuan tali tambang untuk mengevakuasi Iyep Yudiana yang kondisinya semakin melemah.

Kedua korban akhirnya berhasil dibawa ke tepi pantai dan langsung mendapatkan pertolongan pertama berupa napas buatan dan CPR. Panji Raspati berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke RS KHZ Musthafa Singaparna untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Hingga saat ini, korban anak masih dalam perawatan intensif.

Namun nasib berbeda dialami Iyep Yudiana. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi.

Peristiwa ASN tewas di Pantai Padabumi Tasikmalaya ini menjadi pengingat keras akan bahaya arus laut yang tidak dapat diprediksi. Terlebih saat kondisi pantai dipadati wisatawan, risiko kecelakaan laut meningkat jika pengunjung tidak mematuhi batas aman berenang.

Selain itu, kejadian anak tenggelam di Pantai Padabumi Tasikmalaya ini juga menegaskan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak saat bermain di area pantai. Ombak besar dapat datang secara tiba-tiba dan menyeret siapa saja, bahkan di area yang terlihat aman.

Jenazah Iyep Yudiana telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Aksi heroiknya menjadi kisah duka yang menyentuh, sekaligus meninggalkan pesan kuat tentang keberanian dan pengorbanan.

Di balik tragedi ini, satu nyawa berhasil diselamatkan. Namun satu nyawa lainnya harus gugur di tengah upaya kemanusiaan yang tulus, sebuah pengorbanan yang tak akan mudah dilupakan. (AS)

Ratusan Warga Sambut Open House Ketua DPRD Kota Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.  Suasana hangat dan penuh keakraban terasa sejak pagi di kediaman Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H., M.Si. Senyum, sapaan, dan jabat tangan silih berganti menyambut para tamu yang datang dalam rangka Open House Ketua DPRD Kota Tasikmalaya pada momentum Idulfitri 1447 H.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai Sabtu hingga Senin, 21–23 Maret 2026, atau bertepatan dengan 1–3 Syawal 1447 H itu, menjadi magnet silaturahmi bagi ratusan warga. Setiap harinya, tak kurang dari 100 pengunjung hadir, memadati halaman hingga ruang dalam rumah yang terbuka bagi siapa saja.

Tak hanya warga sekitar kediaman H. Aslim, sejumlah tamu bahkan datang dari berbagai wilayah di Kota Tasikmalaya. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang sengaja menyempatkan waktu di sela kunjungan Lebaran mereka untuk bersilaturahmi.

H. Aslim bukan hanya dikenal sebagai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, tetapi juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya serta pimpinan Pondok Pesantren Mabdaul Ulum. Perpaduan peran ini membuat kediamannya tak sekadar menjadi rumah pribadi, melainkan juga ruang sosial yang akrab bagi masyarakat.

Namun, daya tarik utama dari kegiatan ini bukan semata jamuan hidangan khas Lebaran yang tersaji berlimpah. Lebih dari itu, ada pengalaman emosional yang dirasakan para pengunjung: bisa duduk, berbincang, dan menikmati suasana di dalam rumah seorang wakil rakyat, sesuatu yang bagi sebagian orang terasa istimewa.

Di bawah tenda putih dengan nuansa yang terasa lebih eksklusif dari hajatan warga pada umumnya, para tamu duduk melingkari meja bundar yang dibalut kain putih bersih. Kursi-kursi tersusun seragam, menghadirkan suasana yang sekilas menyerupai jamuan formal ala hotel. Namun di balik kerapian itu, tampak gestur sebagian warga yang masih canggung. Mereka duduk tegak, terlihat sekali menjaga setiap gerakan, bahkan menjaga tatapan, seolah sedang menyesuaikan diri dengan suasana yang tidak biasa mereka alami.

Di tengah suasana itu, H. Aslim justru hadir dengan gaya yang jauh dari kesan formal. Ia duduk santai, tubuhnya sedikit miring, sesekali kakinya terlihat digerakkan, sambil memegang mikrofon. Setiap melihat warga datang, ia melontarkan sapaan ringan. Gestur itu bukan tanpa makna. H. Aslim sepertinya ingin mencairkan suasana, memberi isyarat bahwa rumahnya terbuka tanpa jarak, tanpa harus ada kekakuan. Dalam cara yang sederhana, ia berusaha membuat para tamu merasa tidak sedang berada di ruang yang asing, melainkan di tempat yang akrab, di mana mereka bisa menjadi apa adanya.

Dan perlahan, kecanggungan itu pun mencair.

“Awalnya canggung sih. Soalnya rasanya beda, ya. Biasanya kita lihat pejabat itu dari jauh atau di berita. Ini bisa langsung datang, diajak ngobrol, bahkan bisa makan bareng di rumah beliau,” ujar Purwita, warga Leuwihieum, Sukarindik, Kota Tasikmalaya, dengan wajah sumringah. Ia mengaku datang bersama keluarganya karena penasaran sekaligus ingin merasakan suasana kebersamaan yang jarang ditemui dalam momen seperti Open House Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ini.

Hal senada disampaikan Suryani, warga Tawang, Kota Tasikmalaya. Ia menilai kegiatan seperti ini mampu menghapus sekat antara masyarakat dan pemimpin. “Saya merasa dihargai sebagai warga. Tidak ada jarak, semua disambut dengan ramah. Ini yang bikin kita senang dan merasa dekat,” katanya.

Di tengah keramaian yang terus mengalir, H. Aslim tampak tak lelah menyambut tamu satu per satu. Sesekali ia berbincang ringan, menanyakan kabar, bahkan bercanda kecil yang mencairkan suasana. Baginya, kegiatan ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan bentuk rasa syukur sekaligus upaya menjaga hubungan sosial dengan masyarakat.

“Ini bagian dari tasyakur kita di momen Idulfitri. Selain itu, yang paling penting adalah menjaga silaturahmi. Jabatan itu amanah, dan silaturahmi ini menjadi cara kita tetap dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, momen Lebaran adalah waktu yang tepat untuk membuka ruang pertemuan tanpa sekat formalitas. Dalam suasana yang cair, komunikasi menjadi lebih hangat dan tulus, sebagaimana tercermin dalam Open House Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Open house yang digelar H. Aslim pun seolah menjadi cerminan sederhana bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak selalu harus dibangun dalam ruang-ruang resmi. Kadang, cukup dengan sepiring opor, segelas teh hangat, dan pintu rumah yang terbuka lebar, kedekatan itu bisa tumbuh dengan sendirinya.

Dan di Kota Tasikmalaya, selama tiga hari itu, kedekatan tersebut terasa nyata, ramai, hangat, dan penuh makna. Bahkan, bagi banyak warga, Open House Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ini bukan sekadar agenda Lebaran, tetapi juga pengalaman sosial yang berkesan. (AS)

“Di Tengah Dunia yang Semakin Retak, Indonesia Harus Tetap Tegak”

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS.  Saat banyak negara di dunia sibuk dengan perang dan konflik yang tak kunjung reda, kita justru sering lupa pada satu hal yang paling dekat: Indonesia bukan sekadar negara, ia adalah keajaiban yang diam-diam tetap utuh di tengah dunia yang semakin retak.

Sejenak, mari kita kembali sebentar, merenungkan bangsa kita: Indonesia.

Di dunia ini, manusia sepakat bahwa garis khatulistiwa adalah jalur kehidupan paling ramah. Matahari tidak terlalu kejam, tanah tidak terlalu dingin, dan alam seperti memberi ruang bagi manusia untuk tumbuh tanpa banyak perlawanan. Namun dari hampir 200 negara di dunia, hanya segelintir yang dianugerahi garis imajiner penuh berkah itu. Dan Indonesia, adalah satu di antaranya.

Keistimewaan negeri ini tidak berhenti di sana.

Di belahan dunia lain, batas negara kadang hanya selembar garis di peta, bahkan tanpa sungai, tanpa gunung, tanpa sekadar selokan. Mereka berdempetan, namun tak bisa bersatu. Sementara di sini, lebih dari 17 ribu pulau dipisahkan oleh laut luas. Tapi justru, karena laut itulah kita dipersatukan.

Di tempat lain, kesamaan bahasa pun tak cukup untuk menyatukan. Di kita? Ada lebih dari 700 bahasa ibu yang hidup, tumbuh, dan digunakan setiap hari. Namun kita tetap memilih satu nama untuk bahasa persatuan: Bahasa Indonesia.

Ini bukan hal biasa. Ini anomali yang indah.

Sejarah dunia mencatat bagaimana bangsa-bangsa besar jatuh oleh gelombang imperialisme. Daratan Amerika direbut dari Suku Indian. Benua Australia dari Aborigin. Dan dalam waktu yang relatif singkat, penguasaan itu menjadi permanen, sampai detik ini. Tapi Nusantara berbeda. Tiga setengah abad dicoba untuk ditaklukkan, ujung-ujungnya mereka harus balik kandang.

Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata, yang menjaga negeri ini.

Dan ketika kemerdekaan itu pun datang, bukan dengan bersimbah darah dan taruhan nyawa. Kemerdekaan itu seperti diantarkan Alloh SWT kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan merdeka secara cuma-cuma, dan leluhur kita membuktikan bahwa negeri ini sanggup mempertahankannya.

Namun hari ini, kita mulai lupa.

Kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa siapa kita. Terlalu sering melihat keluar, sampai kehilangan kebanggaan ke dalam. Padahal dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik, krisis, dan ketegangan antarbangsa terus membesar.

Dan mungkin, tanpa kita sadari, ancaman itu sudah sangat dekat. Terlalu naif rasanya jika hari ini kita berfikir, ledakan perang di berbagai negara itu tidak akan menghampiri halaman negeri ini.

Di titik inilah, kita perlu berhenti sejenak.

Mengingat kembali. Menyadari ulang.

Bahwa kita adalah bangsa besar. Bukan semata-mata karena jumlah penduduknya, tapi karena kemampuannya untuk tetap bersatu dalam perbedaan yang ekstrem. Bahwa kita bukan bangsa yang mudah dikalahkan—karena sejak awal, kita memang tidak pernah benar-benar bisa ditundukkan.

Dari kesadaran itulah, Lintas Priangan akan menerbitkan kembali rubrik Wawasan Kebangsaan (Wasbang).

Sebuah ruang kecil, dengan harapan besar. Ruang untuk menyalakan kembali api yang mungkin mulai redup. Untuk mengingatkan, tanpa menggurui. Untuk menguatkan, tanpa memaksakan.

Rubrik ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Albadar dan media online Lintas Priangan, sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan kembali narasi-narasi kebangsaan yang hangat, membumi, dan relevan dengan zaman.

Harapannya sederhana: ketika ancaman benar-benar datang di depan mata, kita tidak sampai lupa, bahwa kita bangsa besar.

Setiap kata dalam rubrik ini akan menjadi pengingat, bahwa kita adalah Indonesia.
Bangsa besar, yang sejak dulu—dan insha Alloh selamanya—tidak akan terkalahkan!

FPK Kabupaten Tasikmalaya: “Berbeda Itu Kekuatan, Bukan Ancaman”

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.  Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tasikmalaya terus menggencarkan sosialisasi pembauran kebangsaan di berbagai kecamatan sepanjang Maret 2026. Bukan sekadar agenda seremonial, rangkaian kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama tentang bagaimana masyarakat menjaga persatuan di tengah realitas yang tak pernah tunggal: perbedaan.

Kegiatan dimulai pada 13 dan 14 Maret 2026 di Kecamatan Cisayong. Dalam forum yang berlangsung selama dua hari tersebut, berbagai unsur masyarakat—tokoh lokal, pemuda, hingga aparat desa—dilibatkan dalam dialog terbuka yang membahas pentingnya merawat harmoni sosial.

Selanjutnya, pada 15 Maret 2026, sosialisasi digelar di Kecamatan Padakembang. Antusiasme peserta tetap terasa, menunjukkan bahwa isu kebangsaan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan justru hadir dalam interaksi paling sederhana antarwarga.

Rangkaian kegiatan berlanjut pada 16 Maret 2026 di Kecamatan Singaparna. Selain Ketua FPK Kabupaten Tasikmalaya, Deni Daelani, S.H., M.I.Kom., beserta jajaran pengurus, kegiatan ini juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rd. H. Eres Ruslil Aeres, yang memperkuat dukungan lintas elemen terhadap upaya pembauran kebangsaan.

Agenda kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Cikatomas pada 18 Maret 2026, memperluas jangkauan sosialisasi hingga wilayah selatan. Setiap titik kegiatan membawa pesan yang sama, namun dengan nuansa yang berbeda—menyesuaikan dengan karakter sosial masyarakat setempat.

Ketua FPK Kabupaten Tasikmalaya, Deni Daelani, menegaskan bahwa keberagaman adalah keniscayaan yang tidak bisa dihapus, apalagi dipaksa menjadi seragam.

Kita tidak dituntut untuk menjadi sama. Justru perbedaan itu yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa, selama kita bisa saling menghargai dan menjaga persatuan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Dalam praktiknya, FPK mencoba menghadirkan ruang-ruang dialog yang memungkinkan masyarakat saling mengenal, memahami, dan meredam prasangka.

Deni juga mengingatkan bahwa konflik sosial sering kali tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berawal dari hal-hal kecil yang diabaikan.

“Harmoni itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dirawat. Komunikasi itu penting, begitu juga kepekaan terhadap situasi di lingkungan. Kalau ada potensi gesekan, harus bisa dideteksi sejak awal,” katanya.

Dalam setiap forum, peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga diajak untuk berbicara—tentang pengalaman, kekhawatiran, bahkan perbedaan pandangan. Dari situlah, pembauran menemukan bentuknya yang paling nyata: bukan dalam keseragaman, tetapi dalam kemampuan untuk tetap bersama meski berbeda.

Menariknya, pendekatan FPK tidak berhenti pada diskusi. Di sela rangkaian kegiatan tersebut, juga digelar aksi sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat. Sederhana, namun sarat makna.

FPK Kabupaten Tasikmalaya Maret 2026

Di jalanan, saat takjil dibagikan kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang, pesan pembauran terasa lebih konkret. Tidak ada sekat, tidak ada jarak—yang ada hanya kebersamaan dalam momen yang singkat, tapi hangat.

Kalau kita ingin persatuan itu terasa, maka harus diwujudkan dalam tindakan. Tidak harus besar, yang penting tulus dan menyentuh masyarakat,” tutur Deni.

Rangkaian kegiatan di Cisayong, Padakembang, Singaparna, hingga Cikatomas ini menegaskan satu hal: menjaga kebangsaan bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Dan di tengah dinamika sosial yang terus berubah, FPK Kabupaten Tasikmalaya memilih cara yang sederhana namun relevan—mengajak masyarakat untuk tetap berbeda, tanpa harus terpecah.

Karena pada akhirnya, seperti yang terasa di setiap sudut kegiatan itu: harmoni bukan soal tidak adanya perbedaan, tapi tentang bagaimana perbedaan itu tidak saling meniadakan. Kadang, cukup dengan duduk bersama, saling mendengar, dan—kalau beruntung—ditutup dengan takjil gratis yang rasanya lebih manis dari biasanya. (HS)

Perkokoh Persatuan, FPK Kabupaten Tasikmalaya Bergerak di Cikatomas

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Upaya merawat harmoni di tengah keberagaman terus digencarkan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tasikmalaya. Melalui rangkaian kegiatan pada 18–19 Maret 2026 di Kecamatan Cikatomas, FPK tidak hanya menghadirkan ruang dialog, tetapi juga aksi nyata di tengah masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi pembauran kebangsaan yang berlangsung dalam suasana hangat dan partisipatif. Bertempat di Cikatomas, forum ini mempertemukan berbagai unsur masyarakat—mulai dari tokoh lokal, pemuda, hingga perangkat wilayah—dalam satu ruang yang sama: ruang untuk saling memahami.

Ketua FPK Kabupaten Tasikmalaya, Deni Daelani, S.H., M.I.Kom., hadir langsung memimpin jalannya kegiatan. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pentingnya menjaga persatuan di tengah realitas masyarakat yang beragam. Baginya, keberagaman bukan tantangan yang harus dihindari, melainkan kekuatan yang harus dirawat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD dari Dapil 5, H. Mastur, S.Pd., yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan di tingkat lokal.

Tema yang diusung dalam kegiatan ini, sebagaimana tertuang dalam banner acara, yakni “Membangun Harmoni dalam Keberagaman; Penguatan Pembauran dan Kerukunan sebagai Pondasi Ketahanan Nasional.” Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan menjadi arah utama dalam diskusi yang berkembang di dalam forum.

Materi yang disampaikan mencakup penguatan nilai Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, hingga pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Dalam konteks ini, FPK diposisikan sebagai jembatan komunikasi antar kelompok masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Suasana forum terasa cair. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga terlibat dalam diskusi. Dalam sesi dokumentasi bersama, puluhan peserta tampak berdiri berdampingan—sebuah gambaran sederhana, namun kuat, tentang bagaimana keberagaman bisa dirawat dalam kebersamaan.

Menariknya, semangat pembauran itu tidak berhenti di dalam ruangan. Sehari setelahnya, pada 19 Maret 2026, FPK Kabupaten Tasikmalaya melanjutkan kegiatan dengan aksi sosial berupa pembagian takjil gratis.

Berlokasi di depan Masjid Besar Cikatomas, para pengurus FPK bersama relawan turun langsung ke jalan, menyapa masyarakat dan membagikan takjil kepada pengguna jalan serta warga sekitar yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Spanduk bertuliskan “Pembagian Takjil Gratis Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tasikmalaya” terbentang, menjadi penanda bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata kehadiran FPK di tengah masyarakat.

Aksi sederhana ini justru menjadi simbol kuat. Bahwa pembauran tidak selalu harus dibahas dalam forum formal, tetapi juga bisa diwujudkan melalui gestur kecil yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Rangkaian kegiatan ini menegaskan bahwa FPK Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga menghidupkannya dalam tindakan.

Dan di Cikatomas, pesan itu terasa jelas: kadang, menjaga kebersamaan tidak perlu rumit—cukup duduk bersama, saling dengar, lalu ditutup dengan takjil. Sederhana, tapi mengena. (AS)

THR ASN Kota Tasikmalaya Dicicil, Sikap Berani Wali Kota Justru Layak Diapresiasi

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Polemik THR ASN Kota Tasikmalaya yang dibayarkan secara bertahap terus menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai respons, sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memilih tidak mengambil utang justru dinilai sebagai langkah berani yang patut diapresiasi.

Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Mukhlis, menilai keputusan tersebut menunjukkan keberanian dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, meskipun berisiko menuai kritik dalam jangka pendek.

“Ini bukan keputusan populer, tapi justru di situlah letak keberaniannya. Pemerintah bisa saja mengambil jalan cepat dengan pinjaman, tapi mereka memilih menahan diri demi menjaga keuangan daerah tetap sehat,” ujar Ahmad Mukhlis.

Menurutnya, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keputusan untuk tidak berutang bukan berarti pemerintah mengabaikan hak ASN. Justru sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Ia menegaskan, THR ASN Kota Tasikmalaya tetap dibayarkan, meskipun dilakukan secara bertahap. Bahkan, sebagian ASN telah menerima pembayaran sekitar 50 persen, yang menunjukkan bahwa proses pencairan sudah berjalan.

“Ini penting dipahami publik, bahwa bukan tidak dibayar. Sudah ada realisasi. Sisanya tinggal menunggu penyesuaian arus kas daerah,” katanya.

Ahmad Mukhlis juga menilai skema bertahap merupakan pilihan realistis di tengah keterbatasan kas daerah. Dibandingkan memaksakan pembayaran penuh dengan risiko beban bunga di masa depan, pendekatan ini dinilai lebih aman bagi stabilitas APBD.

“Kalau dipaksakan dengan utang, dampaknya bisa panjang. Beban bunga itu tidak kecil, dan bisa mengganggu program pembangunan ke depan,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga disebut tidak tinggal diam. Upaya percepatan pengisian kas daerah dan koordinasi internal terus dilakukan agar sisa pembayaran THR dapat segera diselesaikan.

“Artinya pemerintah tetap bekerja. Ini bukan situasi dibiarkan, tapi sedang dikelola,” tambahnya.

Ia pun mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara lebih utuh dan proporsional. Menurutnya, kebijakan fiskal sering kali menuntut pilihan sulit, dan tidak semua keputusan bisa memuaskan semua pihak dalam waktu bersamaan.

“Yang penting adalah komitmen tetap ada, proses berjalan, dan pemerintah terbuka menjelaskan kondisinya. Itu yang harus diapresiasi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Mukhlis juga menyampaikan bahwa empati yang ditunjukkan pemerintah kepada ASN menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi publik tetap kondusif.

“Catat ya, ini berita, bukan advertorial (iklan). Saya bukan buzzer yang dibayar. Saya hanya mencoba objektif. Memang ini tidak ideal, bahkan secara nasional kondisi fiskal tidak bisa dipungkiri memang tidak ideal kan. Yang terpenting adalah ada itikad baik dan tanggung jawab yang disampaikan. Tinggal bagaimana proses ini dikawal bersama agar benar-benar tuntas,” pungkasnya. (AS)

Kualitas Jalan di Kabupaten Ciamis Dipuji Pemudik Purbalingga

lintaspriangan.comBERITA CIAMIS. Perjalanan mudik Lebaran 2026 dari Bandung menuju Purbalingga melalui jalur selatan memberikan pengalaman berbeda bagi Sugeng (48), seorang pekerja di klinik kesehatan di wilayah Bandung Barat. Alih-alih menemui kendala berarti, ia justru mengapresiasi kualitas jalan di Ciamis yang dinilainya lebih nyaman dibandingkan daerah lain yang dilalui.

Sugeng bersama istrinya memulai perjalanan dari Bandung dengan rute menuju Garut, lalu masuk ke Tasikmalaya. Ia sengaja mengambil jalur tersebut karena harus menjemput adik iparnya yang bekerja di Tasikmalaya dan berencana mudik bersama ke kampung halaman mereka di Majapura, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Perjalanan kemudian berlanjut menuju wilayah Kabupaten Ciamis hingga ke arah Banjar sebagai pintu masuk ke Jawa Tengah. Di tengah perjalanan, tepatnya pada Rabu (18/3/2026), Sugeng sempat singgah di sebuah rumah makan di kawasan perbatasan Ciamis–Banjar untuk berbuka puasa.

Di lokasi tersebut, tanpa sengaja ia bertemu dan berbincang dengan Hasan Soleh, Pemimpin Redaksi Lintas Priangan, yang juga tengah dalam perjalanan dari Pangandaran menuju Tasikmalaya. Dalam suasana santai khas perjalanan mudik, obrolan keduanya mengarah pada kondisi jalan yang mereka lalui.

Pada kesempatan itu, Sugeng menyampaikan kesannya terhadap kualitas jalan di Ciamis yang menurutnya terasa berbeda dibandingkan daerah lain.

“Jalan di Kabupaten Ciamis itu beda. Walaupun saya tidak paham secara teknis, tapi ya beda saja. Enak, luruuus aja, nggak banyak kelokan. Dan terasa lebih mulus, itu satu. Kedua, lebar jalannya leluasa. Daerah lain lebar jalannya lebih sempit, kalau Ciamis banyak ruas yang lebar-lebar. Kemudian kesannya rapi, tertata,” ujarnya.

Menurut Sugeng, kondisi tersebut membuat perjalanan terasa lebih ringan dan nyaman, terutama setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari Bandung. Ia mengaku tidak terlalu merasakan kelelahan saat melintasi wilayah Ciamis karena didukung kondisi jalan yang baik serta arus lalu lintas yang relatif lancar.

Pengalaman yang dirasakan Sugeng tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan data yang dihimpun Lintas Priangan, Kabupaten Ciamis sebelumnya bahkan pernah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai penyelenggara jalan terbaik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan, mulai dari aspek regulasi, inovasi hingga implementasi di lapangan.

Selain itu, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Ciamis dilaporkan telah mencapai lebih dari 90 persen. Angka tersebut tergolong tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional kemantapan jalan kabupaten/kota di Indonesia yang masih berada di kisaran 50 hingga 70 persen.

Sebagai perbandingan, sejumlah daerah lain di jalur yang sama masih berada dalam tahap peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Di Kabupaten Purbalingga, tempat kelahiran Sugeng, misalnya, target kemantapan jalan sebesar 90 persen baru direncanakan dapat tercapai pada tahun 2028.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas jalan di Ciamis tidak hanya dirasakan secara langsung oleh pengguna jalan seperti pemudik, tetapi juga memiliki dasar capaian yang diakui secara lebih luas.

Dengan kondisi infrastruktur yang semakin baik, jalur selatan melalui Ciamis dinilai tetap relevan sebagai alternatif perjalanan mudik, khususnya bagi masyarakat yang tidak menggunakan jalan tol atau memiliki keperluan di sepanjang rute tersebut.

Bagi Sugeng, pengalaman mudik tahun ini memberikan kesan tersendiri. Selain dapat berkumpul bersama keluarga, perjalanan yang nyaman turut menjadi bagian penting dalam momen pulang kampung yang dinantikannya setiap tahun.

Semoga di tengah tren efisiensi anggaran, kualitas jalan di Kabupaten Ciamis bisa tetap dipertahankan. (AS)

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, ‎PCNU Ciamis Gelar Doa Bersama

0

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ciamis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas daerah.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan doa bersama dan buka puasa bersama yang dilaksanakan di Masjid Jami’an Namiroh, Sekretariat PC NU Kabupaten Ciamis, Rabu (18/03/2026) yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat dari berbagai kalangan.

‎Doa bersama tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat, khususnya menjelang momentum lebaran identik dengan mobilitas tinggi dan interaksi sosial yang meningkat.

Ketua PCNU Kabupaten Ciamis, KH. Arief Ismail Chowas, mengatakan, doa bersama menjadi sarana memperkuat spiritualitas sekaligus mempererat kebersamaan.

Menurutnya, Idul Fitri sebagai momentum penting untuk kembali kepada kesucian dan memperbaiki hubungan antar sesama melalui sikap saling memaafkan.

‎“Melalui doa bersama ini, kita diingatkan untuk terus memperbaiki diri, memperkuat persatuan, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Mewakili Bupati, ‎Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ciamis, Wawan Ruhiyat sangat mengapresiasi acara yang digelar PC NU Kabupaten Ciamis. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah melalui sinergi antar lembaga dan masyarakat.

BACA JUGA: SMPN 1 Cimaragas Gelar Aksi Sosial Berbagi

‎Menurutnya, setiap elemen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas. TNI bertugas menjaga kedaulatan negara, sedangkan Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

‎“Menjelang Idul Fitri, stabilitas daerah harus tetap terjaga. Semua pihak perlu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik, terlebih di bulan Ramadan yang mengajarkan nilai-nilai keimanan dan kepedulian sosial,” jelasnya.

‎Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi penguat solidaritas sosial, sehingga masyarakat Kabupaten Ciamis dapat menyambut Idul Fitri dengan suasana yang aman, damai, dan penuh kebersamaan. (FSL)

Membaca Kelemahan Pesan Wali Kota dalam Polemik THR ASN Kota Tasikmalaya

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Polemik THR ASN Kota Tasikmalaya tidak hanya berbicara soal keterlambatan pembayaran. Di balik itu, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana pemerintah mengomunikasikan situasi krisis kepada publiknya sendiri. Dalam konteks ini, pesan yang disampaikan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bukan sekadar informasi, tetapi juga cerminan kualitas komunikasi publik.

Dalam kajian komunikasi krisis, ada prinsip dasar yang tidak bisa diabaikan. Ketika krisis terjadi, organisasi harus terlebih dahulu mengakui masalah, menunjukkan empati, lalu memberikan penjelasan yang jelas. Urutan ini penting untuk membangun kepercayaan sejak awal. Karena jika bagian awal saja tidak kuat, maka pesan berikutnya akan sulit dipercaya.

Kasus THR ASN Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga pada cara menyampaikannya. Setidaknya, ada tiga kalimat kunci yang justru menjadi titik lemah dalam pesan tersebut.


1. Kalimat Pembuka yang Tidak Menyebut Masalah

“Sebuah Penjelasan dan Komitmen Kami bagi Kesejahteraan ASN”

Kalimat ini terlihat formal, tetapi tidak langsung menyentuh inti persoalan. Tidak ada penyebutan tentang keterlambatan THR, tidak ada pengakuan bahwa ada masalah yang sedang terjadi.

Dalam perspektif framing theory (Entman, 1993), pembuka seharusnya mendefinisikan masalah secara jelas. Namun di sini, isu konkret justru digantikan dengan istilah yang luas seperti “kesejahteraan ASN”. Akibatnya, pesan menjadi tidak fokus.

Kelemahan utama kalimat di atas ada pada urutan. Pesan langsung masuk ke “penjelasan”, tanpa diawali pengakuan masalah. Padahal, pengakuan adalah pintu masuk kepercayaan. Ingat, komunikasi krisis itu harus seperti ini urutannya: mengakui masalah, menunjukkan empati, lalu memberikan penjelasan yang jelas, sebagaimana diulas di awal editorial ini.

Dampaknya sederhana:

  • publik tidak langsung memahami konteks
  • pesan terasa defensif (sekadar bela diri)
  • kepercayaan tidak terbentuk sejak awal

Versi yang lebih kuat seharusnya langsung menyebut inti persoalan, misalnya:
“Permohonan maaf atas belum terpenuhinya pembayaran penuh THR ASN Kota Tasikmalaya, berikut penjelasan serta langkah penyelesaiannya.”

Halaman selanjutnya: Kalimat Kedua


CPNS 2026 Dibuka: Usulan Formasi Paling Lambat 31 Maret 2026

lintaspriangan.comBERITA NASIONAL. Pemerintah mulai menggerakkan tahapan awal rekrutmen CPNS 2026. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2026.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, dengan nomor B/1553/M.SM.01.00/2026, bersifat segera, dan ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2026. Surat ini ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat maupun daerah.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa setiap instansi wajib menyusun dan menyampaikan usulan jumlah serta jenis jabatan ASN sebagai dasar penetapan formasi nasional CPNS 2026. Usulan ini menjadi tahap krusial sebelum pemerintah menentukan kebutuhan riil pegawai di berbagai sektor.

Penyusunan kebutuhan ASN tersebut tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan yang harus menjadi acuan dalam pengajuan formasi. Salah satu poin utama adalah bahwa usulan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBN maupun APBD dengan prinsip “zero growth”.

Prinsip ini menekankan bahwa penambahan pegawai baru harus dilakukan secara terukur dan efisien, disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing instansi. Dengan kata lain, pengajuan formasi tidak bisa sekadar menambah jumlah, tetapi harus berbasis kebutuhan nyata.

Selain itu, instansi juga diwajibkan memastikan bahwa usulan jabatan yang diajukan:

  • Mendukung program prioritas nasional
  • Selaras dengan target kinerja dan tujuan instansi
  • Mengacu pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK
  • Memperhitungkan jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2026

Seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi pemerintah, yakni eformasi, yang dapat diakses melalui tautan:
👉 https://formasi.menpan.go.id

Pemerintah juga menetapkan batas waktu yang tegas dalam proses ini.

📌 Deadline pengajuan usulan formasi: 31 Maret 2026

Batas waktu tersebut menjadi penentu apakah sebuah instansi akan masuk dalam skema pengadaan ASN tahun depan atau tidak.

Dalam surat yang sama, ditegaskan bahwa apabila instansi tidak menyampaikan usulan hingga batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap:

➡️ Tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026

Ketentuan ini menjadi penegasan bahwa partisipasi aktif dari setiap instansi sangat menentukan keberadaan formasi dalam rekrutmen CPNS 2026. Tanpa usulan, tidak ada formasi—dan tanpa formasi, tidak ada rekrutmen.

Surat ini juga telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat resmi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Keabsahan dokumen dapat diverifikasi melalui laman:
https://ekesurat.menpan.go.id
dengan kode verifikasi: 260226QBYD

Sebagai bagian dari transparansi dan koordinasi nasional, surat tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, yakni:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia
  3. Menteri Keuangan
  4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Langkah ini menandai dimulainya proses awal rekrutmen CPNS 2026, meskipun pemerintah belum mengumumkan jumlah formasi yang akan dibuka secara nasional. Namun satu hal sudah jelas: seluruh tahapan dimulai dari usulan kebutuhan yang harus disampaikan oleh masing-masing instansi.

Bagi masyarakat yang menantikan seleksi CPNS 2026, perkembangan ini menjadi sinyal penting. Prosesnya memang belum sampai pada tahap pendaftaran, tetapi fondasinya sudah mulai dibangun.

Singkatnya, sebelum pelamar sibuk menyiapkan berkas, instansi pemerintah terlebih dahulu harus “mengangkat tangan”—menyatakan kebutuhan mereka. Karena dalam sistem ini, rekrutmen bukan soal siapa yang ingin masuk, tapi siapa yang benar-benar dibutuhkan. (HS)