Wabup Asep Pimpin Rapat Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi memimpin Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat, Rabu (21/1/2026). Pertemuan yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini difokuskan pada penyamaan arah kebijakan, kesiapan pelaksanaan, dan pembagian peran antar perangkat daerah untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran bagi kelompok rentan.
Rapat itu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten ingin menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar program proyek tahunan, tetapi instrumen kebijakan untuk memperluas akses pendidikan—khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu—melalui kolaborasi lintas OPD, perencanaan matang, dan penguatan sumber daya. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan rapat yang menempatkan sinergi antar-perangkat daerah sebagai kunci keberhasilan implementasi di lapangan.
Baca juga: Soroti Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya, Ini Perintah Wakil Bupati
Mengapa ini penting untuk Tasikmalaya?
Ketimpangan akses pendidikan adalah masalah nyata yang membutuhkan jawaban operasional: bila program hanya dikelola parsial oleh satu dinas tanpa koordinasi, upaya pemerataan rawan terhambat. Dengan Wabup turun langsung memimpin koordinasi, sinyal yang dikirim Pemkab adalah: sekolah rakyat harus direncanakan untuk mencapai sasaran—anak rentan dan wilayah tertinggal—bukan hanya untuk pencapaian angka administratif.
Sedikit konteks: apa itu Sekolah Rakyat?
Secara nasional, Sekolah Rakyat muncul sebagai inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang mendapat perhatian pemerintah pusat dan dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan layanan pendidikan yang lebih terintegrasi. Program ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan dan menyediakan layanan mulai dari pendidikan formal/nonformal sampai dukungan asrama dan kebutuhan dasar di beberapa model implementasinya.
Lebih jauh, konsep “Sekolah Rakyat” dapat dilihat sebagai bagian dari spektrum pendidikan nonformal dan pusat pembelajaran komunitas (community learning centres) yang dikaji UNESCO dan Kementerian terkait: institusi pembelajaran yang lahir dari kebutuhan lokal, memberi ruang belajar di luar jalur formal, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan komunitas—mulai keaksaraan, keterampilan hidup, hingga program kesejahteraan yang melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini menekankan partisipasi masyarakat dan keterpaduan layanan.
Apa yang mesti diperhatikan ke depan oleh Pemkab Tasikmalaya?
- Targeting berbasis data — verifikasi keluarga sasaran melalui data terpadu agar sumber daya tepat guna.
- Peran OPD jelas — pendidikan, sosial, kesehatan, dan dinas terkait harus punya peran terukur agar layanan asrama, makanan, dan pembelajaran tak terputus.
- Monitoring & akuntabilitas — indikator kinerja dan mekanisme pelaporan supaya program tidak berhenti di notulen rapat.
- Keterlibatan masyarakat — komunitas lokal dan tokoh pendidikan perlu dilibatkan supaya Sekolah Rakyat melekat dan berkelanjutan.
Inisiatif Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya punya potensi besar bila dirancang dengan data, dibackup kolaborasi OPD, dan diawasi secara ketat. Rapat yang dipimpin Wabup Asep bukan sekadar seremoni—ini merupakan momentum untuk mengubah retorika pemerataan menjadi operasi di lapangan. Kalau semua pihak “kompak kerja”, bukan tidak mungkin anak-anak dari keluarga paling rentan di Tasikmalaya benar-benar merasakan perubahan nyata.
