Berita Tasikmalaya

Polemik THR Kota Tasikmalaya: Tentang Komunikasi Krisis, Kudu Belajar ke Ciamis

Cermin dari Mesin Pencari

Perbedaan pengelolaan komunikasi ini dapat dilihat secara sederhana melalui hasil penelusuran di mesin pencari.

Ketika mengetik kata kunci “THR Ciamis”, hasil yang muncul nyaris tidak memperlihatkan sentimen negatif. Beberapa judul yang muncul antara lain:

  • Anggaran Rp900 Juta untuk THR PPPK Paruh Waktu di Ciamis
  • Penjaga Kebersihan Ciamis Dapat THR, Bupati Herdiat: Terima Kasih untuk Pengabdian Pasukan Ungu
  • Disnaker Ciamis Buka Posko Pengaduan THR, Belum Ada Perusahaan Ajukan Penundaan Pembayaran
  • Hore… Bupati Ciamis Instruksikan THR ASN Cair 21 Maret 2025
  • Bupati Beri Sembako dan THR ke Pasukan Ungu dan Juru Parkir

Nada yang muncul konsisten: informatif, apresiatif, dan positif.

Bandingkan dengan hasil penelusuran kata kunci “THR Kota Tasikmalaya”:

  • Pemkot Tasikmalaya bayar THR ASN bertahap karena kas daerah terbatas
  • Wali Kota Tasikmalaya digeruduk, THR ASN belum cair
  • THR PNS non-guru di Tasikmalaya belum cair, ini penjelasan BPKAD
  • THR ASN tersendat, alarm krisis kepemimpinan
  • Membaca kelemahan pesan wali kota dalam polemik THR ASN Kota Tasikmalaya

Judul-judul tersebut memperlihatkan arah yang berbeda: tekanan, keterlambatan, hingga kritik terhadap kepemimpinan.

Padahal, jika ditarik ke substansi kebijakan, kondisi di Ciamis tidak lebih longgar. ASN hanya menerima THR dari komponen gaji, tanpa tambahan TPP.

Namun perbedaan bukan pada kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan itu hadir di ruang publik.


Realitas yang Tidak Sama dengan Persepsi

Di Kabupaten Ciamis, potensi kekecewaan tetap ada. Tidak adanya THR TPP adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Namun kondisi itu tidak berkembang menjadi polemik terbuka.

Tidak terlihat gelombang protes di media sosial. Tidak ada tekanan yang meluas ke pemberitaan. Isu THR tidak menjadi headline yang berulang.

Artinya, krisis tidak hilang, tetapi tidak menjadi konsumsi publik.

Sebaliknya di Kota Tasikmalaya, meskipun masih terdapat dua komponen THR, dinamika yang muncul justru lebih keras. Ruang publik menjadi tempat penyaluran keresahan, dan dari situlah isu berkembang.

Perbedaan ini menegaskan satu hal: persepsi publik tidak selalu ditentukan oleh besaran kebijakan, tetapi oleh cara kebijakan itu dikomunikasikan.

Halaman selanjutnya: Mengapa Ciamis Tidak Meledak


Laman sebelumnya 1 2 3Laman berikutnya

Related Articles

Back to top button