Daripada PHK PPPK: Evaluasi Dinkes Ciamis dan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya
Contoh Anggaran yang Layak Dipertanyakan
Beberapa contoh anggaran di SKPD daerah memberi gambaran yang cukup jelas.
Misalhnya, di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, konsumsi kertas bisa mencapai sekitar 2.000 lembar per hari. Dalam setahun, jumlahnya bisa menembus lebih dari setengah juta lembar.
Ini bukan cuma soal kertas. Ini soal kebiasaan kerja yang belum berubah dan hampir tidak masuk akal.
Baca berita terkait: Konsumsi Kertas Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Capai 2000 Lembar per Hari. Yakin?
Tapi yang lebih menarik justru muncul dari detail yang lebih teknis.
Di Kecamatan Cibeureum, tercatat pembelian 83 botol tinta printer dalam satu tahun anggaran. Kalau dihitung dengan kapasitas cetak standar, jumlah itu setara dengan sekitar 498 ribu lembar dokumen per tahun.
Kalau dibagi hari kerja, kira-kira jadi 1.900 lembar per hari.
Hampir dua ribu lembar setiap hari.
Untuk ukuran kantor kecamatan, angka seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya.
Pola serupa juga terlihat di Kecamatan Purbaratu, dengan volume pengadaan yang tidak jauh berbeda.
Asep melihat, ini bukan soal salah atau benar semata, tapi soal kewajaran yang perlu diuji.
Baca berita terkait: Ceritanya Efisiensi, Faktanya Masih Banyak Pos Korupsi
Karena kalau angka-angka seperti ini terus lewat tanpa penjelasan yang memadai, maka ruang efisiensi sebenarnya masih terbuka lebar.
Di sisi lain, di Kabupaten Ciamis, anggaran perjalanan dinas Dinas Kesehatan justru meningkat signifikan—bahkan hampir dua kali lipat.
Padahal, perjalanan dinas adalah salah satu pos yang paling sering disebut saat bicara efisiensi.
Baca berita terkait:
Prima Pribadi: “Anggaran Perjadin Dinkes Ciamis Terindikasi Anomali”
Di Tengah Efisiensi, Anggaran Perjadin Dinkes Ciamis Naik Hampir 100%
Kalau dirangkai, contoh-contoh ini menunjukkan satu hal sederhana:
persoalan anggaran bukan selalu soal kekurangan, tapi sering kali soal kebiasaan.
Dan di titik itu, pertanyaannya jadi cukup mengganggu:
kenapa yang lebih dulu dipersoalkan justru pegawai?
Dari sini, kita sampai pada pertanyaan terakhir: apakah angka 30 persen itu benar-benar harus dipatuhi secara kaku, atau sebenarnya ada ruang penyesuaian?
Halaman selanjutnya: Tenang, 30% Bukan Harga Mati!
