Daripada PHK PPPK: Evaluasi Dinkes Ciamis dan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya
Pesan Mendagri yang Sebenarnya Cukup Jelas
Kalau membaca pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, arahnya sebenarnya tidak rumit.
Bukan memangkas pegawai dulu, tapi merapikan anggaran.
Asep menilai, pesan Mendagri justru cukup tegas: daerah diminta lebih dulu menyisir belanja-belanja yang selama ini cenderung “aman dari gangguan”.
Mulai dari perjalanan dinas, rapat, sampai belanja makan-minum, pos-pos yang sering dianggap biasa, tapi jarang benar-benar diuji efektivitasnya.
Masalahnya, di banyak daerah, pos-pos ini masih berjalan seperti biasa.
Di titik itu, wajar kalau kemudian muncul pertanyaan: apakah benar masalahnya sudah sampai harus mengurangi pegawai?
Asep melihat, persoalan ini bukan semata soal kekurangan anggaran, tapi soal prioritas.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga tidak hanya bicara penghematan. Daerah didorong untuk lebih kreatif mencari sumber pendapatan, dari pajak hingga penguatan BUMD.
Artinya, solusi yang diminta bukan hanya “mengurangi”, tapi juga “memperbaiki dan menambah”.
Lalu pertanyaannya jadi lebih konkret: kalau memang efisiensi itu kunci, sebenarnya bagian mana yang harus harus dievaluasi untuk dibenahi?
Halaman selanjutnya: Contoh Anggaran yang Patut Dievaluasi di Ciamis dan Kota Tasikmalaya
