Daftar Panjang Korupsi di Jawa Barat, 20+ Kepala Daerah Dipenjara
lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang kembali menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Barat yang terseret kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah mengamankan Ade Kuswara dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 19 Desember 2025.
“Benar, salah satunya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta. Ia menegaskan bahwa Ade Kuswara saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK juga mengonfirmasi tengah melakukan serangkaian OTT di Bekasi dan telah mengamankan sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB. Meski detail perkara belum diungkap secara terbuka, penangkapan ini langsung menyita perhatian publik, terutama karena terjadi di tengah catatan panjang kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jawa Barat.
Kasus Ade Kuswara menjadi pengingat bahwa persoalan korupsi di level pemerintahan daerah belum sepenuhnya selesai. Bahkan, jika ditarik lebih jauh, peristiwa ini bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
Bekasi dan Luka Lama yang Terbuka Kembali
Bagi masyarakat Bekasi, kabar OTT ini terasa seperti mengulang cerita lama. Harapan akan pemerintahan yang bersih kembali diuji, sementara kepercayaan publik kembali terkikis. Dari obrolan warung kopi hingga media sosial, satu pertanyaan terus mengemuka: mengapa kasus serupa terus berulang?
Bekasi sendiri bukan wilayah asing dalam catatan kasus korupsi kepala daerah. Baik di tingkat kabupaten maupun kota, nama-nama pejabat daerah sebelumnya juga pernah terseret perkara serupa. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa masalahnya bukan sekadar individu, melainkan sistem pengawasan dan tata kelola yang belum sepenuhnya kokoh.
Daftar Kepala Daerah Jawa Barat yang Terseret Korupsi
Berdasarkan catatan penegakan hukum dan penelusuran data publik, setidaknya 20 kepala daerah di Jawa Barat pernah atau sedang terseret kasus korupsi. Berikut daftar rinci nama, jabatan, dan asal daerahnya:
- Ade Kuswara Kunang — Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi
- Neneng Hasanah Yasin — Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi
- Rahmat Effendi — Wali Kota Bekasi, Kota Bekasi
- Ade Yasin — Bupati Bogor, Kabupaten Bogor
- Rachmat Yasin — Bupati Bogor, Kabupaten Bogor
- Eep Hidayat — Bupati Subang, Kabupaten Subang
- Ojang Sohandi — Bupati Subang, Kabupaten Subang
- Imas Aryumningsih — Bupati Subang, Kabupaten Subang
- Supendi — Bupati Indramayu, Kabupaten Indramayu
- Ade Swara — Bupati Karawang, Kabupaten Karawang
- Sunjaya Purwadisastra — Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon
- Abubakar — Bupati Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat
- Aa Umbara Sutisna — Bupati Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat
- Ajay Muhammad Priatna — Wali Kota Cimahi, Kota Cimahi
- Atty Suharti — Wali Kota Cimahi, Kota Cimahi
- Dada Rosada — Wali Kota Bandung, Kota Bandung
- Yana Mulyana — Wali Kota Bandung, Kota Bandung
- Erwin — Wakil Wali Kota Bandung, Kota Bandung
- Budi Budiman — Wali Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya
- Dany Setiawan — Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat
Daftar ini menunjukkan bahwa sejumlah daerah bahkan mencatat lebih dari satu kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam periode berbeda.
Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Personal
Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi memperlihatkan persoalan yang lebih dalam. Kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran, perizinan, dan mutasi jabatan. Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi yang konsisten, kewenangan tersebut kerap berubah menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Program pembangunan tersendat, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah terus menurun. Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal rusaknya harapan publik.
Penangkapan Ade Kuswara Kunang menjadi pengingat keras bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa itu, daftar panjang korupsi di Jawa Barat berpotensi terus bertambah—dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. (AS)
