Transformasi Humas Kabupaten Garut di Era Digital Governance
lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi membuka In House Training kehumasan bertajuk “Garut Government Public Relation (GGPR) 2026” pada Rabu (11/2/2026) di Command Center Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Margiyanto, sebagai awal dari program pengembangan kapasitas yang akan berlangsung intensif hingga Juni 2026.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi praktisi humas di lingkungan Pemkab Garut, sekaligus memperkuat peran komunikasi publik pemerintah di tengah tantangan digitalisasi informasi yang semakin kompleks.
Humas dalam Konteks Digital Governance
Era digital governance menuntut transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Digital governance bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan paradigma hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui keterbukaan, partisipasi publik, dan penggunaan teknologi digital secara strategis. Paradigma ini menekankan perluasan akses informasi dan keterlibatan masyarakat secara daring dalam proses pemerintahan.
Dalam konteks komunikasi publik pemerintah, transformasi ini berarti peran humas tidak lagi hanya sebagai kanal penyampai informasi. Praktisi humas dituntut menjadi fasilitator komunikasi dua arah yang responsif, adaptif, dan berbasis data — terutama terkait penyampaian kebijakan publik, penanganan isu kritis, dan pengelolaan opini masyarakat di kanal digital.
GGPR: Pilar Komunikasi Publik Kabupaten Garut
Margiyanto menegaskan fungsi kehumasan sebagai elemen krusial setiap instansi pemerintah. Ia menyebut GGPR sebagai langkah strategis untuk menyatukan pemahaman pelaksana humas sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan lebih efektif kepada publik.
“Ini sesuatu kegiatan yang sangat positif. Saya berharap pelaksanaan materi bisa lebih dinamis dan aktual,” ujar Margiyanto dalam sesi pembukaan.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, memaparkan bahwa GGPR dirancang sebagai media komunikasi lintas sektor — dari tingkat dinas hingga kelurahan dan desa — guna memastikan informasi daerah tersampaikan secara seragam dan akurat.
GGPR 2026 akan dilaksanakan dalam beberapa tahap:
- Tahap Pengenalan: 15 sesi materi secara daring melalui ZOOM Meetings
- Layanan Helpdesk: Diskominfo membuka konsultasi khusus bagi isu-isu spesifik yang melibatkan perangkat daerah terkait
Materi pertama yang dibawakan adalah “Peran Humas Pemda”, disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Garut, Dang Sani Imansyah, sebagai fondasi awal sebelum sesi teknis berikutnya.
Peran Humas Pemerintah di Era Digital
Transformasi komunikasi publik dalam pemerintahan menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Pakar Government Public Relations menilai humas kini harus memegang peran penting sebagai mediator antara pemerintah dan publik dalam menyampaikan kebijakan serta merespons aspirasi masyarakat secara adaptif di kanal digital.
Praktik ini juga sejalan dengan arahan terbaru di tingkat nasional bahwa humas pemerintah perlu mengoptimalkan komunikasi dua arah melalui media digital, seperti media sosial dan platform interaktif lainnya, serta memastikan pesan yang disampaikan cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan publik. Hal ini penting untuk mendukung legitimasi dan dukungan terhadap program pemerintah.
Kegiatan In House Training GGPR ini diharapkan bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi komunikasi digital Kabupaten Garut dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dengan pendekatan ini, Pemkab Garut berupaya menjawab tuntutan era digital governance dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi pemerintahan yang efektif dan profesional.
